PBI di Inhil Diputus, Anggota DPRD Riau Minta Pemprov Bantu Pendanaan UHC
PEKANBARU, Cakrawalapos.id – Anggota DPRD Riau Andi Darma Taufik kecewa terhadap Pemerintah Pusat yang mencabut Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pasalnya, banyak masyarakat Inhil yang masuk dalam PBI kini sudah tidak terdaftar.
Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan (faskes). Bahkan ada yang terlantar karena PBI sudah dicabut.
“Makanya kita pemerintah ketika ingin memutus agar mengecek betul, datanya konkret. Jangan sampai orang yang tidak mampu tapi diputus dari PBI,” ujar Andi, yang merupakan Anggota DPRD Riau Dapil Inhil, Kamis (5/2/2026).
Seharusnya, sebut Andi, Pemerintah Pusat melakukan pengecekan terhadap data-data masyarakat yang diputus dari PBI. Menurutnya, kalau memang sudah mampu tidak masalah diputus, tapi kalau belum mampu tentunya akan membebani rakyat.
“Nah makanya betul-betul dicek. Karena kasihan mereka yang belum mampu tapi diputus,” ucapnya.
Sementara saat ini, kata Andi, transfer pusat ke daerah juga dikurangi. Sehingga pemerintah daerah berpikir keras untuk mencari solusi tersebut.
“Karena itu, kita minta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong dan membantu keuangan di daerah ini. Karena ini sangat urgensi, masalah rakyat, dan kesehatan ini adalah persoalan nomor satu,” katanya.
Solusi saat ini, lanjut Andi, masyarakat bisa masuk dalam program pemerintah daerah yakni Universal Health Coverage (UHC). Program UHC ini dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Program ini akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tentunya sangat terbatas. Makanya kita dorong Pemprov Riau untuk membantunya melalui dana UHC,” sebutnya.***
