WFH ASN di Tengah Lonjakan Harga Minyak, Efektif atau Sekadar Simbolik?

PEKANBARU, Cakrawalapos.id -Pengamat ekonomi Riau, Dahlan Tampubolon, turut menyoroti kebijakan pemerintah terkait penerapan Work From Home(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah penghematan energi menyusul gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik pada akhir Februari 2026.

Menurutnya, lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif. Salah satunya melalui kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Namun, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dipertanyakan.

“Kalau dilihat dari tujuannya memang baik, untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan antisipasi krisis global. Tapi kalau kita lihat betul-betul, apakah kebijakan ini memang paten atau cuma gaya-gayaan saja,” ujar Dahlan, Jumat (3/4/2026).

Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut potensi penghematan belanja BBM masyarakat bisa mencapai Rp59 triliun. Namun, secara persentase terhadap konsumsi energi nasional, penghematan dari skema WFH hanya berkisar 0,5 hingga 1,5 persen.

“Artinya, janganlah kita terlalu berharap tinggi sama angka triliunan yang dibilang pemerintah itu, karena kalau cuma nol koma sekian persen, itu namanya penghematan yang tanggung,” jelasnya

Dahlan juga menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Ia mencontohkan, ASN yang bekerja dari rumah belum tentu mengurangi mobilitas. Justru, aktivitas di luar rumah seperti ke pusat perbelanjaan atau tempat rekreasi bisa tetap terjadi, sehingga konsumsi BBM tidak benar-benar berkurang.

Selain itu, penggunaan energi rumah tangga seperti listrik dan LPG justru berpotensi meningkat selama WFH. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi efektivitas tujuan penghematan energi secara keseluruhan.

“Pengalaman saat pandemi Covid-19 dulu berbeda. WFH efektif karena ada pembatasan aktivitas dan kekhawatiran masyarakat terhadap penularan. Sekarang, tak ada lagi rasa takut itu. Pas hari Jumat WFH, bisa-bisa ASN itu malah tancap gas pergi jalan-jalan ke tempat wisata, ke Sumbar misalnya. Ya bukannya hemat BBM, yang ada malah makin kencang asap kendaraan di jalanan,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan, Dahlan menilai penghematan yang lebih realistis justru berasal dari efisiensi operasional gedung pemerintah. Berdasarkan kajian ISEAI, potensi penghematan dari sektor ini dapat mencapai Rp9,7 triliun per tahun melalui pengurangan penggunaan listrik dan operasional kantor.

“MPR RI saja sudah berani batasi jam operasional listrik sampai jam 6 sore saja. Jadi, fokuslah ke gedung-gedung besar itu, jangan cuma sibuk ngurusin knalpot motor ASN yang dampaknya kecil kali kalau dibandingin total konsumsi nasional,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH juga berpotensi menekan sektor informal. Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha kecil, seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, hingga usaha mikro di sekitar kawasan perkantoran.

“Efek domino ini harus diperhitungkan. Wakil Ketua Umum Kadin juga sudah mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga bisa tertekan dan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2026 bisa melambat. Jangan sampai gara-gara mau hemat dikit, malah ekonomi rakyat kecil yang kena hantam,” tambahnya.

Untuk wilayah Riau, yang juga mulai menerapkan skema WFH, tantangan dinilai semakin kompleks. Infrastruktur digital yang belum merata di sejumlah daerah, menjadi kendala tersendiri dalam implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, tidak semua jenis pekerjaan ASN dapat dilakukan secara daring, terutama yang berkaitan dengan tugas lapangan di sektor pertanian, kehutanan, dan pelayanan publik.

Dahlan pun mendorong agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi langkah simbolik, melainkan diikuti dengan pengawasan yang ketat serta langkah mitigasi bagi sektor terdampak, khususnya pelaku UMKM di kawasan strategis Kota Pekanbaru.

“Saranku, kebijakan ini jangan cuma jadi formalitas saja. Harus ada pengawasan ketat dan mitigasi buat pelaku UMKM di sekitaran jalan Sudirman atau Tuanku Tambusai, apalagi sekitaran HR Soebrantas, supaya mereka jangan makin terjepit di tengah krisis energi ini,” pungkasnya.***